Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Rinvayanti mendampingi Staf Ahli Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Intizam mengikuti Rapat Koordinasi Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual diruang command center Lt.II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (04/03/24).
Berdasarkan paparan Kementerian Pertanian RI dalam Rakor HBKN Puasa dan Idul Fitri 2024 diinformasikan potensi produksi beras menurut wilayah pada bulan Maret 2024, Provinsi Lampung masuk dalam 10 Provinsi produksi beras tertinggi dengan perkiraan produksi sebanyak 127,42 ribu ton. Pada bulan April 2024, perkiraan produksi sebanyak 363,63 ribu ton.
Selanjutnya, Badan Pangan Nasional memaparkan bahwa Harga Gabah Kering Panen (GKP) mengalami penurunan secara bertahap sejak minggu ke III Februari 2024, untuk harga GKP di Provinsi Lampung sebesar Rp. 6.850,-, kondisi ini berada di bawah rata-rata harga Nasional sebesar Rp. 7.040,-.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung menyampaikan bahwa Provinsi Lampung menghasilkan beras sebanyak 3,2 jt ton (hal ini didukung oleh pernyataan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian bahwa Provinsi Lampung sebagai 5 besar daerah penghasil beras setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan), untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah 1,2 jt ton sedangkan 2 jt ton didistribusiikan ke daerah di Sumatera dan di luar Sumatera antara lain Jakarta. Salah satu startegi yang dilakukan dalam produksi beras adalah dengan melakukan pola tanam yang berjenjang atau tidak serentak.
Dikesempatan tersebut Gubernur Lampung juga menyampaikan hal-hal yang yang perlu menjadi perhatian adalah terkait pupuk bersubsidi dan non subsidi yang berpotensi adanya kerawanan dalam distribusinya, Gubernur mengusulkan agar dalam hal tersebut mengoptimalkan peran BUMdes. Adapun hal lain yang disampaikan adalah terkait ketersediaan kedelai yang sementara ini bersumber dari impor, Provinsi Lampung saat ini sedang menanam di area 1.000 ha yang sarana produksinya di siapkan oleh Kementerian Pertanian.
