Agenda kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Rabu 06 Maret 2024.
KDEKS Provinsi Lampung pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024 menyelenggarakan rapat kerja yang bertempat di Ruang Abung, Balai Keratun. Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif, H. Ardiansyah, S.H. Adapun Direktur Eksekutif didampingi oleh Direktur Industri Produk Halal (Prof.Dr. Abdul Ghofur), Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah (Heri Andrian, M.M.), Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah (Asrian Hendi Caya, M.Si.)
Rapat kerja kali ini dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, perwakilan OPD Pemerintah Provinsi Lampung, OJK Lampung, Bank Indonesia Perwakilan Lampung, PWNU Lampung, Baznas Lampung, Univ. Lampung, PT. Sucofindo, dan Bursa Efek Indonesia.
Beberapa hal yang menjadi pembahasan yakni program sertifikasi halal (gratis) yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi RI untuk 1.000 pelaku UMKM di Lampung. Program ini sebagai langkah percepatan menjelang batas akhir pemberlakuan produk halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada 17 Oktober 2024.
Para mitra KDEKS Lampung, masing-masing dengan program kerjanya, siap membantu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pembiayaan syariah, fasilitasi sertifikasi halal, pendampingan ekonomi UMKM, penambahan produk hasil RPH dan RPU, pariwisata halal, wakaf uang, wakaf tanah berbasis isu lingkungan (produksi dan penjualan karbon melalui reboisasi), literasi dan inklusi keuangan syariah dll.
JAKARTA—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri Rapat Koordinasi pengamanan pasokan dan harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2024, yang digelar oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah pusat lintas Kementerian\/Lembaga di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Senin (04/03/2024).
Pada kesempatan tersebut Gubernur Arinal menyampaikan kepada Mendagri Tito Karnavian bahwa Lampung merupakan Provinsi penghasil beras 3.2 juta ton per tahun, dimana kebutuhan beras penduduk Lampung hanya berkisar 1.2 juta ton, sedangkan 2 juta ton sisanya dapat didistribusikan kepada Provinsi lain di Sumatera, termasuk untuk memenuhi 40% kebutuhan DKI.
“Agar produksi beras di Lampung berkesinambungan kami melakukan pola tanam yang berjenjang jadi tidak serentak, karena sistem irigasi kita juga memenuhi persayaratan,” ucap Gubernur.
Namun demikian, agar produksi beras dapat terus ditingkatkan, Gubernur juga meminta agar distribusi pupuk kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih optimal dan efisien.
“Negara kita ini kepulauan, tapi kita hanya punya 3 pabrik, izin pak mendagri supaya lebih efektif kami memohon kepada Pak Dirjen, agar pupuk dapat langsung didistribusikan melalui BUMDes, tidak lagi melalui sistim distribusi Lini 1, Lini 2, Lini 3 dan Lini 4, polanya harus dirubah,” papar Gubernur.
“Kami juga menginisiasi produksi kedelai dengan luas lahan 1000 hektar bekerjasama dengan Kementan yang menyiapkan sarana produksinya, harapan kami produksi kedelai ini dapat memenuhi kebutuhan nasional, sehingga kita tidak perlu lagi import,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut Menteri Pertanian diwakili Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menyatakan bahwa yang dilakukan Gubernur Arinal terkait pola tanam berjenjang telah sesuai dengan konsep yang digagas oleh kementerian Pertanian.
Suwandi juga mengucapkan selamat dan sukses kepada pak Gubernur dengan Kartu Petani Berjaya-nya, karena saat ini produksi beras Provinsi Lampung menduduki posisi 5 besar se-Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Rinvayanti mendampingi Staf Ahli Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Intizam mengikuti Rapat Koordinasi Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual diruang command center Lt.II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (04/03/24).
Berdasarkan paparan Kementerian Pertanian RI dalam Rakor HBKN Puasa dan Idul Fitri 2024 diinformasikan potensi produksi beras menurut wilayah pada bulan Maret 2024, Provinsi Lampung masuk dalam 10 Provinsi produksi beras tertinggi dengan perkiraan produksi sebanyak 127,42 ribu ton. Pada bulan April 2024, perkiraan produksi sebanyak 363,63 ribu ton.
Selanjutnya, Badan Pangan Nasional memaparkan bahwa Harga Gabah Kering Panen (GKP) mengalami penurunan secara bertahap sejak minggu ke III Februari 2024, untuk harga GKP di Provinsi Lampung sebesar Rp. 6.850,-, kondisi ini berada di bawah rata-rata harga Nasional sebesar Rp. 7.040,-.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung menyampaikan bahwa Provinsi Lampung menghasilkan beras sebanyak 3,2 jt ton (hal ini didukung oleh pernyataan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian bahwa Provinsi Lampung sebagai 5 besar daerah penghasil beras setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan), untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah 1,2 jt ton sedangkan 2 jt ton didistribusiikan ke daerah di Sumatera dan di luar Sumatera antara lain Jakarta. Salah satu startegi yang dilakukan dalam produksi beras adalah dengan melakukan pola tanam yang berjenjang atau tidak serentak.
Dikesempatan tersebut Gubernur Lampung juga menyampaikan hal-hal yang yang perlu menjadi perhatian adalah terkait pupuk bersubsidi dan non subsidi yang berpotensi adanya kerawanan dalam distribusinya, Gubernur mengusulkan agar dalam hal tersebut mengoptimalkan peran BUMdes. Adapun hal lain yang disampaikan adalah terkait ketersediaan kedelai yang sementara ini bersumber dari impor, Provinsi Lampung saat ini sedang menanam di area 1.000 ha yang sarana produksinya di siapkan oleh Kementerian Pertanian.
Agenda kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Rabu 28 Februari 2024.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung Rinvayanti mendampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan memimpin rapat Persiapan Monitoring BBM dan LPG Bersubsidi di Provinsi Lampung dengan dihadiri oleh Tim Monitoring BBM dan LPG di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, selasa 27 februari 2024. Monitoring BBM dan LPG bersubsidi di Provinsi Lampung adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara rutin oleh Tim Satgas BBM dan LPG Provinsi Lampung untuk memastikan ketersediaan dan distribusi BBM dan LPG di Provinsi Lampung terpantau ketersediaan dan distribusi berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Pelaksanaan monitoring Triwulan I Tahun 2024 direncanakan pada Minggu ke II Maret 2024 untuk persiapan Puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.
Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi membuka peluang kerjasama dan investasi dengan para investor Tiongkok. Gubernur menegaskan akan memberikan dukungan penuh baik kemudahan dalam perizinan juga dukungan infrastruktur sepanjang tidak melanggar aturan.
“Saya dukung sepanjang untuk membangun Indonesia, membangun rakyat lampung, membangun lampung berjaya,” kata Gubernur saat menerima rombongan investor Tiongkok di Mahan Agung, Selasa (27/2/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menjelaskan bahwa Provinsi Lampung dengan berbagai potensi alam, pertanian, pariwisata yang dimilikinya akan menjadi mitra strategis yang saling menguntungkan bagi para investor.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Sungai Budi Widarto yang mendampingi General Manager Angel Yeast Xiao Ming Hua menjelaskan bahwa Angel Yeast yang merupakan investor produk Yeast terbesar nomor satu di Tiongkok, dan investor produk Yeast terbesar nomor dua di dunia.
Widarto juga mengungkapkan, Angel Yeast ingin berinvestasi mendirikan pabrik turunan tapioka dan gula (glukosa, molase) di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai investasi
Bandar Lampung – Dalam rangka menanggulangi inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung, bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satgas Pangan Polda Lampung, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Bank Indonesia, menggelar operasi pasar khusus beras medium. Kegiatan ini berlangsung di Pasar Kangkung, Bandar Lampung, pada Selasa, (27/02/2024).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Evie Fatmawaty, mengungkapkan bahwa operasi pasar ini bertujuan untuk menyediakan beras berkualitas medium dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga yang ekonomis, yaitu Rp 52.000 per paket 5 kg, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.
Sebanyak 5 ton beras disediakan di Pasar Kangkung untuk inisiatif ini, total alokasi mencapai 1.000 ton beras medium yang telah disiapkan. Ini merupakan bagian dari upaya komprehensif pemerintah untuk mengurangi tekanan inflasi, dengan penyebaran hingga 300 lokasi di 15 kabupaten\/kota di seluruh Lampung.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang telah kami mulai sejak Desember tahun lalu. Kami berharap ini dapat mengurangi beban masyarakat, terutama menjelang bulan puasa dan Lebaran, dimana biasanya terjadi lonjakan harga,” terang Evie.
Penerima manfaat dari operasi pasar, seperti Ria, warga Bandar Lampung, menyatakan rasa syukurnya. “Saya membeli 10 kg beras dengan harga yang sangat terjangkau. Ini sangat membantu,” ujarnya.
Operasi pasar ini tidak hanya terbatas di Pasar Kangkung, tetapi akan berlanjut di lokasi-lokasi lain seperti Pasar Panjang, Pasar Tugu, Pasar Smep, dan Pasar Wayhalim, sebagai bagian dari inisiatif berkelanjutan Pemprov Lampung dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi di wilayahnya.
BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota memperkuat sinergi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, dalam rangka persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 H.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal saat menghadiri High Level Meeting dan Capacity Building yang digelar oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung di Auditorium Lt.4 Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Rabu (21/02/2024).
Gubernur Arinal menerangkan bahwa berdasarkan hasil Rakor Inflasi Kemendagri RI beberapa waktu lalu, diketahui bahwa dibeberapa wilayah Indonesia terjadi kekurangan pasokan beras premium terutama di pasar – pasar modern, sehingga perlu dipersiapkan secara bersama-sama upaya untuk menentukan langkah-langkah antisipasi guna menjaga kelancaran distribusi, stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di masyarakat.
“Hal ini perlu kita perhatikan agar tidak memicu masalah yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga ditengah meningkatnya permintaan menjelang bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H,” ungkap Gubernur.
Beberapa hal yang harus diperhatikan menurut Gubernur, terkait kesiapan menjelang Ramadan dan Idul fitri Tahun 2024 diantaranya yakni, Ketersediaan bahan pokok, Kewaspadaan cuaca, Kesiapan sarana transportasi dan infrastruktur jalan, Kesiapsiagaan posko kesehatan, serta Aspek keamanan dari berbagai potensi ancaman.
Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menyatakan bahwa telah melakukan peninjauan langsung ke pasar dan Gudang Bulog bersama Kepala Perwakilan BI, Kepala Bulog Lampung, dan Satgas Pangan guna memastikan ketersediaan beras.
“Alhamdulilah saya tegaskan bahwa stok beras di Provinsi Lampung dalam posisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lampung,” tegas Gubernur.
Gubernur juga telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pengawasan dan Pengendalian
Gubernur juga telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Lampung. Oleh karenanya Gubernur meminta para Bupati/Walikota dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama melakukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Memantau dan memastikan ketersediaan gabah di wilayah masing-masing berkoordinasi dengan Satgas pangan setempat. 2. Mengawasi distribusi dan tata niaga gabah dengan memprioritaskan kecukupan kebutuhan lokal. 3. Perkuatan kepada petani dengan mengoptimalkan pendampingan saat musim tanam dan musim panen. 4. Meningkatkan koordinasi dengan petani dan pedagang besar/ distributor beras. 5. Memperkuat sinergi dan koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun antar Pemerintah Kabupaten/Kota. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota memperkuat sinergi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, dalam rangka persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 H. Kemudian kepada Satgas Pangan, Gubernur meminta agar dapat meningkatkan intensitas pendampingan dan dukungan dalam menjaga stabilitas harga, memberikan tindakan baik melalui pembinaan maupun hukum yang berlaku sesuai peraturan, apabila ditemukan pelaku usaha yang menyimpang. “Saya tegaskan kembali agar kita semua terus laksanakan koordinasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan. Masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyelenggarakan Rakor sebagaimana Pemerintah Provinsi laksanakan hari ini, jika perlu dilakukan Apel Siaga, serta monev bersama,” pungkas Gubernur. Pada High Level Meeting dan Capacity Building tersebut juga dilakukan pemaparan Evaluasi dan Prospek Inflasi Terkini di Provinsi Lampung serta langkah-langkah persiapan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, dalam rangka persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 H, oleh beberpa narasumber, diantaranya yakni : Kepala BPS Provinsi Lampung Atas Parlindungan Lubis, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan, Karoops Polda Lampung Kombes Ardiansyah Daula
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meninjau Operasi Pasar (OP) Beras di Pasar Panjang, Bandar Lampung, Jum’at (16/2/2024).
Adapun OP Beras dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Lampung bersama Bulog Lampung.
Dalam OP tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan 2 ton beras SPHT dengan Harga Rp.52.000/karung (5kg). OP ini menyasar langsung masyarakat umum yang berada di wilayah Pasar Panjang.
Warga tampak antusias menyambut kehadiran operasi pasar beras yang digelar pagi ini, terlihat dengan antrian yang cukup ramai di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan.
Agenda kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Jum’at 16 Februari 2024.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Rinvayanti memimpin rapat pembahasan teknis Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) tentang Fasilitasi kepada masyarakat pengguna Kartu Petani Berjaya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan/ atau non subsudi; secara daring dengan di dampingi Prof. Dr. Ir. Syofiansyah Jaya Putra, M.Sis., Ipu., ASEAN, Eng bersama perwakilan Perangkat Daerah (PD) Provinsi Lampung yaitu Dinas Perkebunan; Dinas Ketahanan Pangan Tanam Pangan dan Hortikultura, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tranmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Hukum, Biro Otonomi Daerah, dan Biro Perekonomian. bertempat di ruang Video Conference Lt.1 Diskominfotik Provinsi Lampung Jumat, 16 Februari 2024.
Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi meninjau operasi pasar beras sekaligus memantau ketersediaan dan harga-harga bahan pokok di Pasar Panjang, Jumat (16/2/2024).
Dalam operasi pasar tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Bulog menjual beras SPHP kemasan 5 Kg seharga Rp 52 ribu. Operasi pasar ini juga digelar guna mengurai masalah terkait kesulitan masyarakat dalam mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau.
Setelah meninjau operasi pasar beras di pasar panjang, Gubernur juga meninjau Gudang Bulog di Campang Raya guna memastikan ketersediaan beras.
Bersama Kepala Perwakilan BI Lampung dan Perwakilan Bulog Lampung, Gubernur Arinal menegaskan bahwa stok beras di Provinsi Lampung dalam posisi aman.
Gubernur menegaskan bahwa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, padi/gabah tidak boleh diperjualbelikan keluar daerah. Oleh karenanya, Gubernur akan mengetatkan pengawasan di pintu-pintu keluar Provinsi Lampung, bekerjasama dengan Satgas Pangan Polda Lampung dan Dinas Perhubungan guna menjamin stabilitas dan ketersediaan beras di masyarakat.
Gubernur menambahkan, Provinsi Lampung dalam waktu dekat akan memasuki masa panen. Diantaranya Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan pada Februari akhir sampai awal Maret, dengan luasan lahan 140 ribu hektar dan estimasi panen 800 ribu ton.
Untuk itu, Gubernur meminta Bulog bekerjasama dengan Bumdes untuk menyiapkan gudang-gudangnya tidak hanya di ibukota provinsi, tetapi juga di seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung guna menyerap hasil panen para petani di daerah.
