Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah melalui Virtual Meeting yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Senin (29/04/24), Pada pengantarnya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian menyampaikan ucapan terimakasih Presiden Joko Widodo, dimana saat ini hampir semua Kepala Daerah sudah paham tentang inflasi dan cara mengendalikannya.

“Beliau berterima kasih karena sekarang hampir semua Kepala Daerah sudah paham tentang inflasi. Sudah paham, ngerti tentang inflasi dan cara mengendalikannya. Ini lah karena ada Rakor-Rakor kita mingguan seperti ini, sekaligus bisa diupdate terus-menerus karena sangat dinamis,” ucapnya.

Tito juga mengingatkan kembali bahwa Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (Maret 2024 terhadap Maret 2023) berada pada angka 3,05%, naik dari sebelumnya yaitu 2,75%. Hal ini merupakan imbas dari situasi internal yaitu Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, serta situasi global yaitu Perang Rusia-Ukraina dan Konflik di Timur Tengah.

Meskipun masih relatif terkendali, Tito berharap kepala daerah tidak terlena dengan angka 3,05% tersebut karena tidak semua daerah angkanya berada pada kisaran 3,05% dan target range untuk tahun ini adalah di angka 2,5% plus minus 1%, sehingga paling rendah berada di angka 1,5% dan paling tinggi 3,5%.

Selain itu, inflasi dari bulan Januari ke Maret meningkat tajam dari mendekati 0 pada bulan Januari, 0,37% pada bulan Februari, dan 0,52% pada bulan Maret. Terutama pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Adapun Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sebagai Proxy Inflasi pada Minggu IV April Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia cukup bagus karena mengalami deflasi, di mana Provinsi Lampung sendiri berada pada angka -1,48%.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah melalui Virtual Meeting yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian

Senin (22/04/24), Pada pengantarnya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan kegiatan yang membahas terkait pengendalian inflasi, agar terus dijaga dan dirawat.

Selain itu, juga dilaporkan Perkembangan Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (Maret 2024 terhadap Maret 2023) berada pada angka yang relatif terkendali yaitu 3,05%. Meskipun, angka ini naik dari sebelumnya yakni 2,75%, namun angka ini masih dalam batas toleran karena pemerintah pusat menargetkan 2,5% plus minus 1%, sehingga jaraknya berada antara 2,5%-3,5%.

Namun, untuk Inflasi Bulan ke Bulan perlu diwaspadai, sebab pada bulan Februari-Maret 2024 kenaikannya sangat tinggi yakni di angka 0,52%. Adapun dari Desember 2023-Maret 2024 inflasi berada pada angka 0,93%.
Adapun pada Tingkat Pertumbuhan Tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia, Indonesia
berada pada posisi 56 dari 185 negara di dunia dengan angka 5,04% (Diurutkan dari Persentase PDB (y-o-y) tertinggi hingga terendah).

“Angka inflasi nasional kita adalah hasil pekerjaan pemerintah pusat dan hasil pekerjaan akumulasi semua pemerintah daerah. Oleh karena itulah, semua daerah sekali lagi saya menekankan tolong untuk betul-betul menjaga tingkat inflasi masing-masing dan rumus-rumusnya sudah pernah kita sampaikan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan tentang Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga Minggu Ke-3 April 2024. Dilaporkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi merupakan 2 kelompok dengan andil inflasi paling dominan pada momen Ramadan dan Idul Fitri pada tahun 2022 dan 2023.

Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idul Fitri 2024

Senin (01/04/24), Pada kegiatan Apel Siaga juga dilaksanakan Gerakan Pangan Murah dan pelepasan puluhan mobil pangan ke berbagai titik di Jakarta dan sekitarnya.

Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan gejolak inflasi pangan jelang Hari Raya Idul Fitri 2024 yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan bahan pangan secara signifikan jelang lebaran.

Adapun Gerakan Pangan Murah akan diselenggarakan di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten\/Kota melalui fasilitas distribusi dari wilayah produsen yang mengalami surplus ke wilayah konsumen yang mengalami defisit, serta menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus melakukan pengawasan ketat terhadap harga pasar.

Dalam Gerakan Pangan Murah tersebut, tersedia berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak, daging, telur, gula, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Dimana nantinya kebutuhan pokok tersebut dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga di bawah harga pasar.

Gerakan ini juga merupakan upaya pemerintah yang dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan jelang Hari Raya Idul Fitri 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa Badan Pangan bersama BUMN Pangan, Stakeholders Pangan, para asosiasi yang hadir, beberapa orang-orang di produksi, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya, serta seluruh Pemprov dan Pemda di Indonesia akan melakukan Gerakan Pangan Murah sampai tanggal 9 April.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (virtual) oleh Kementerian Dalam Negeri RI

Senin 25 Maret 2024, Rapat yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir yang menyebutkan bahwa masih terdapat Provinsi yang Kabupaten\/Kotanya belum melakukan upaya konkrit sesuai arahan mendagri, guna upaya pengendalian inflasi daerah.

“Saya harap setelah ditayangkan data-data 214 Provinsi atau Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan upaya pengendalian inflasi, dapat melaksanakan upaya sesuai dengan arahan Mendagri,” ujar Irjen Kemendagri Tomsi Tohir

Irjen Kemendagri juga menyebutkan 6 upaya konkrit pemda dalam penanganan inflasi daerah yakni melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT serta dukungan transportasi dari APBD.

Kegiatan operasi pasar murah dihimbau untuk dilakukan dengan sebenar-benarnya yaitu dengan mengumumkan kepada masyarakat yang berkepentingan agar dapat melakukan pembelian, guna membantu dan dilaksanakan secara terus menerus agar berdampak.

Irjen Kemendagri mengatakan bahwa tingkat inflasi bulanan Februari 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama di tahun lalu.

Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini memaparkan Inflasi kelompok makanan, minuman, tembakau pada momen ramadan dan idul fitri secara historis, selalu mengalami inflasi selama momentum ramadan dan Idul Fitri tahun 2021 hingga 2023. Inflasi tertinggi terjadi di bulan April 2022 yaitu sebesar 1,76% dengan andil sebesar 0,46% terhadap inflasi nasional.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Lampung: Pemerintah Daerah Melakukan Antisipasi Kenaikan Harga Sejumlah Komoditas

Agenda kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Senin 18 Maret 2024.

Mewakili Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Rinvayanti Analis Kebijakan Ahli Madya Atwin Kurniawaty didampingi Analis Kebijakan Ahli Muda Antariksa P Negara mendampingi Sekretaris Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (virtual), di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (18/03/24).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memimpin langsung rakor tersebut menyebutkan bahwa Inflasi Nasional bulan Februari 2024 sebesar 2,75% (yoy) dan 0,37% (mtm). Tito Karnavian menjelaskan, angka tersebut sebagian besar disumbang oleh kelompok makanan, minuman, tembakau dan kelompok transportasi, dipengaruhi oleh adanya Pemilu serta libur panjang.

Menjelang HBKN Idul Fitri 2024, Mendagri meminta Pemerintah Daerah agar mengantisipasi inflasi pada sektor transportasi khususnya dalam menghadapi arus mudik dan arus balik.

Selain melalui berbagai program-program bantuan sosial, dalam rangka menjaga dan memperkuat tingkat daya beli masyarakat, Mendagri menjelaskan bahwa Pemerintah pada tanggal 13 Maret yang lalu telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatannya menyampaikan agar Pemerintah Daerah melakukan antisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas selama HBKN seperti telur dan daging ayam ras, minyak goreng, bawang putih dan cabai rawit

Sementara itu, Deputi III bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengungkapkan bahwa harga Gabah Kering Panen (GKP) sedan

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah melalui Virtual Meeting yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Rinvayanti mendampingi Inspektur Provinsi Lampung Fredy mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah melalui Virtual Meeting yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, dari Ruang Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (22/04/24).

Pada pengantarnya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan kegiatan yang  membahas terkait pengendalian inflasi,  agar  terus dijaga dan dirawat.

Selain itu, juga dilaporkan Perkembangan Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (Maret 2024 terhadap Maret 2023) berada pada angka yang relatif terkendali yaitu 3,05%. Meskipun, angka ini naik dari sebelumnya yakni 2,75%, namun angka ini masih dalam batas toleran karena pemerintah pusat menargetkan 2,5% plus minus 1%, sehingga jaraknya berada antara 2,5%-3,5%.

Namun, untuk Inflasi Bulan ke Bulan perlu diwaspadai, sebab pada bulan Februari-Maret 2024 kenaikannya sangat tinggi yakni di angka 0,52%. Adapun dari Desember 2023-Maret 2024 inflasi berada pada angka 0,93%.
Adapun pada Tingkat Pertumbuhan Tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia, Indonesia
berada pada posisi 56 dari 185 negara di dunia dengan angka 5,04% (Diurutkan dari Persentase PDB (y-o-y) tertinggi hingga terendah).

“Angka inflasi nasional kita adalah hasil pekerjaan pemerintah pusat dan hasil pekerjaan akumulasi semua pemerintah daerah. Oleh karena itulah, semua daerah sekali lagi saya menekankan tolong untuk betul-betul menjaga tingkat inflasi masing-masing dan rumus-rumusnya sudah pernah kita sampaikan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan tentang Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga Minggu Ke-3 April 2024. Dilaporkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi merupakan 2 kelompok dengan andil inflasi paling dominan pada momen Ramadan dan Idul Fitri pada tahun 2022 dan 2023.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Lampung (13/03/24)

Agenda kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi, Rabu 13 Maret 2024.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung Rinvayanti mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, di Ruang Command Center lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (13/03/24).

Pada pengantarnya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa rapat ini dilakukan sebagai upaya untuk terus mengatasi permasalahan harga dan distribusi bahan pokok di daerah.

“Ini merupakan rapat koordinasi yang pertama kali di bulan Ramadhan ini, yang sekaligus menjadi penekanan kita untuk terus berusaha keras dapat mengatasi permasalahan-permasalahan harga dan distribusi bahan-bahan pokok penting ini,” ucapnya.

Tomsi Tohir dalam hal ini juga menyajikan data daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota yang kondisi inflasinya masih tinggi dan berharap hal ini dapat menjadi perhatian daerah-daerah tersebut.

“Selain daripada 10 daerah tertinggi ini juga masih banyak provinsi kabupaten dan kota yang diatas rata-rata nasional. Saya berharap bisa menjadi perhatian,” tegasnya.

Diakhir Rapat, Tomsi Tohir menginstruksikan kepada kepala daerah untuk meningkatkan gerakan menanam dan operasi pasar murah sebagai upaya pemenuhan ketersediaan stok bahan pangan dan pengendalian harga.

“Teman-teman kepala daerah diharapkan agar meningkatkan atau melaksanakan gerakan menanam. Kedua, melaksanakan operasi pasar yang massive, jangan hanya satu kali lalu selesai. Tetapi, operasi pasar yang memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan harga,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyampaikan bahwa BPS telah mencatat kelompok yang memberikan andil inflasi terbesar pada Februari 2024 yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau.

TPKAD Provinsi Lampung menyelenggarakan Workshop Penyusunan Program TPKAD dan Pelaporan melalui SI TPKAD

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Rinvayanti sebagai Sekretaris TPKAD Provinsi Lampung memberi arahan dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Penyusunan Program TPKAD 2024 dan Pelaporan melalui SI TPKAD di Ballroom Springhill Golden Tulip , Jumat (08/03/2024).

Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh Perwakilan TPKAD Kabupaten Kota se Provinsi Lampung tersebut
Kepala Biro Perekonomian mengarahkan bahwa Program KPB dan Optimalisasi KUR hendaknya terus dikedepankan dalam Program TPAKD Tahun 2024. Selain itu beliau juga menekankan perlunya mengangkat kembali Program Sertifikasi Tanah bagi UMKM dan pelaku ekonomi sektor pertanian agar memudahkan dalam akses pembiayaan yang memerlukan jaminan. Selanjutnya juga disampaikan bahwa sebaiknya penyusunan Program TPKAD 2025 juga dapat dilaksanakan sesegera mungkin agar selaras dengan proses penganggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Dalam acara tersebut, beberapa Perwakilan TPAKD Kabupaten Kota juga menyampaikan program unggulan yang dapat masuk dalam Program TPKAD seperti KUR Daerah di Lampung Tengah, dan Tabungan Emas Anak Sekolah di Kabupaten Lampung Utara dan Kota Metro.

Acara dilanjutkan dengan pengisian pelaporan Program TPAKD melalui SIstem Informasi TPAKD oleh masing- masing perwakilan daerah.

Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 & RKPD Kab. Lampung Utara

Agenda kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Jum’at 08 Maret 2024.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung, dalam hal ini diwakilkan kepada Analis Kebijakan Ahli Muda, Yudi Herman Susanto, menghadiri Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 & RKPD Kab. Lampung Utara, siang ini pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Tapis Setdakab.

Dalam sambutannya Bupati Lampung Utara mengharapkan tiga pilar: pemerintah, swasta, masyarakat saling bersinergi membangun Lampung Utara.

Selanjutnya, Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, menyampaikan bahwa beberapa perbaikan sudah diraih Kabupaten Lampung Utara, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Setelah prosesi seremoni, acara dilanjutkan dengan proses pembahasan musrenbang oleh Ketua DPRD Kab. Lampung Utara, Kepala Bappeda, dan Ketua STIE Ratula Kotabumi.

Tim Jejaring Keamanan Pangan Provinsi Lampung bersama BB POM, Balai Karantina Bandar Lampung dan instansi terkait melakukan sidak pengawasan keamanan pangan segar, olahan dan siap saji guna

Agenda kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Selasa 02 April 2024.

Analis Kebijakan Ahli Madya Atwin Kurniawaty mewakili Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung Rinvayanti, melalui Tim Jejaring Keamanan Pangan Provinsi Lampung melakukan Sidak ke Pasar Gudang Lelang dan Chandra Supermarket Teluk Betung, Selasa (2/4/24).

Tim Jejaring Keamanan Pangan Provinsi Lampung bersama BB POM, Balai Karantina Bandar Lampung dan instansi terkait melakukan sidak pengawasan keamanan pangan segar, olahan dan siap saji guna menjamin keamanan bahan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat dari zat berbahaya, khususnya menjelang HBKN Idul Fitri 2024.

Di pasar gudang lelang, tim gabungan mengambil sejumlah sampel bahan pangan segar berupa sayuran dan buah-buahan seperti jeruk santang, cabai merah, sawi, timun. Dari hasil uji sampel yang dilakukan, Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung Bani Ispriyanto mengungkapkan tidak ditemukan adanya kandungan zat berbahaya dari sampel tersebut (negatif), seperti pestisida dan formalin.

“Semuanya negatif, aman untuk dikonsumsi masyarakat,” kata Bani Ispriyanto.

Selain itu, tim juga mengambil sampel lain untuk dilakukan pengujian seperti kue dan kacang-kacangan dalam kemasan, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, ikan teri, cumi asin, ikan asin, bakso ikan, tahu, ikan giling, pempek kulit, mie tektek. Secara keseluruhan, juga tidak ditemukan zat-zat berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin B dari sampel tersebut.

“Ini semua diperuntukkan bagi kenyamanan masyarakat dalam mengonsumsi bahan pangan yang terjamin keamanannya,” ucap Bani Ispriyanto.

Tim Gabungan kemudian melanjutkan sidak ke Pasar Modern Chandra Supermarket Teluk Betung. Tim mengambil sampel serta melakukan pengujian pada sejumlah bahan pangan seperti brokoli, tomat, kacang-kacangan, beras, kiwi, pear, apel, jamur, daging dan telur ayam, udang kupas, ikan dori fillet, ikan asin peda, bakso ikan goreng.